Pidana Bagi Kementerian, Lembaga Non Kementerian, Legislatif & TNI Berdasarkan Undang-Undang Tipikor

· Ganesha Kreasi Semesta
Ebook
166
Pages

About this ebook

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia menganut asas pembuktian materiil dan persamaan di hadapan hukum (equality before the law). Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), subjek hukum yang dapat dipidana mencakup setiap orang, pegawai negeri, atau penyelenggara negara dari Kementerian, Lembaga Non-Kementerian, Legislatif, hingga anggota TNI tanpa pengecualian. Ancaman pidana utamanya meliputi penjara minimal 1 tahun hingga seumur hidup, denda, serta pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara. 

Pimpinan Lembaga Non-Kementerian, Anggota DPR/DPRD, dan Prajurit TNI berada di bawah naungan regulasi sektoral yang berbeda-beda, seluruhnya merupakan subjek hukum yang tunduk pada kerangka UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) serta KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023).

Prinsip No One is Above the Law: Baik pejabat eksekutif (Kementerian/LNK), pembuat undang-undang (Legislatif), maupun aparat pertahanan (TNI) tunduk pada jerat sanksi finansial dan badan yang sama dalam UU Tipikor.

Implikasi Jabatan Publik: Hukum pidana modern (KUHP Baru) mempertegas pencabutan hak jabatan publik dan pemulihan kerugian negara (asset recovery) sebagai instrumen utama untuk memberikan efek jera (deterrent effect) bagi seluruh penyelenggara negara.

Kementerian & Lembaga Non-Kementerian: Pejabat sipil dan menteri dikategorikan sebagai penyelenggara negara atau pegawai negeri yang dapat dijerat Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 5 hingga Pasal 12 UU Tipikor terkait penyalahgunaan wewenang dan suap. 

Legislatif (DPR/DPRD): Anggota dewan berstatus sebagai penyelenggara negara yang memiliki risiko tinggi melakukan tindak pidana suap, pemerasan, atau gratifikasi dalam fungsi anggaran, pengawasan, dan legislasi.

TNI (Tentara Nasional Indonesia): Prajurit aktif tunduk pada ketentuan UU Tipikor, di mana penegakan hukumnya dapat melalui peradilan militer atau koneksitas berdasarkan keterlibatan unsur sipil. 

Bentuk Perbuatan dan Sanksi Pidana

1) Kerugian Keuangan Negara: Diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dengan ancaman penjara seumur hidup atau pidana penjara maksimal 20 tahun.

2) Suap dan Gratifikasi: Diatur dalam Pasal 5, 12, dan 12B mengenai pemberian atau penerimaan hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban. 

3) Pidana Tambahan: Berupa perampasan barang bergerak/tidak bergerak, pembayaran uang pengganti, pencabutan hak-hak tertentu, dan pemecatan dari jabatan negara atau militer. 

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia menganut asas pembuktian materiil dan persamaan di hadapan hukum (equality before the law). Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), subjek hukum yang dapat dipidana mencakup setiap orang, pegawai negeri, atau penyelenggara neg...

About the author

A. Junaedi Karso, adalah seorang akademisi dan advokat yang lahir di Indramayu, pada 20 September 1975. Pendidikan formalnya S1 FIH Universitas Wirladora Indramayu (lulus tahun 2006), S2 FIP Universitas Pramita Tangerang (lulus tahun 2008), S2 FH Universitas Sumatera Utara Medan (lulus tahun 2020) dan S3 Universitas Satyagama FIP Jakarta (lulus tahun 2017); Pendidikan Non Formal meliputi Mengetik Manual di Mars College Jakarta tahun 1995, Mengetik IBM di Mars College Jakarta tahun 1996, Komputer di Mars College Jakarta tahun 1996, Akutansi Bon A Bon B di PKBMN Jakarta tahun 1997, Beginner Course di PKBMN Jakarta tahun 1996, Free Elementary di PKBMN Jakarta tahun 1996, Elementary One di PKBMN Jakarta tahun 1996, Elementary Two di PKBMN Jakarta tahun 1996, Intermedite One di PKBMN Jakarta tahun 1998, Intermedite Two di PKBMN Jakarta tahun 1998, Advance di PKBMN Jakarta tahun 1998, Conversation di Mars College Jakarta tahun 1996, dan Perpajakan di Dirjen Pajak Jakarta tahun 2010.

Pendidikan dan pelatihan yang diikuti antara lain My Dreams Future Procurement break Through di LPKN tahun 2020, Certificate Prourement Contract Legal Expert (CPCLE) di International Frederation of Procurememt Bar Association (IFPB) tahun 2020, Certificate Procurement in Perpetice ISO di Nevi Belanda tahun 2020, Implementasi System Thinking dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di LPKN tahun 2020, Pelatihan & Sertifikasi Kompetensi Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Pengadaan Barang/Jasa di LPKN/Angkasa Pura/Surveyor Indonesia tahun 2020, Dinamika Balcklist dalam Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, Diklat Menghadapi Audit & Resiko Hukum Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di LPKN tahun 2020, Pengadaan Barang/Jasa dari berbagai Perspektif di LPKN tahun 2020, Sistem Manajemen Mutu (Understanding and Implementing ISO 9001:2015) di LPKN tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi Assesor Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi Pendampingan KUKM di BNSP tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi Pendampingan KUKM di BNSP tahun 2020, Diklat Aspek-Aspek Perancangan Bangunan di LPKN tahun 2020, Diklat Persiapan & Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, Memahami Ilmu Pengadaan & Peluang Mendapatkan Proyek Pemerintah (Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah) di LPKN tahun 2020, Pengalaman Lapangan pada Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, Pengadaan Jasa Konstruksi Pasca Hadirnya Permen PUPR No.14 Tahun 2020 dan SE No. 22 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Persyaratan Pemilihan & Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai dengan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Diklat Strategi Pengadaan Tahun 2021 & Penyelesaian Pekerjaan Akhir Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Diklat Pinjam Bendera dalam Pengadaan Perspektif Realita Lapangan & Ketentuan Per-UU di LPKN tahun 2020, Pelatihan Pengadaan Barang & Jasa Sitem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) di LPKN tahun 2020, Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Awarness, Understanding & Implementing Quality Management System di LPKN tahun 2020, Diklat Persiapan & Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, dan Pengadaan Jasa Konstruksi Pasca Hadirnya Permen PUPR No.14 Tahun 2020 dan SE No. 22 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Persyaratan Pemilihan & Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai dengan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, New Normal Penyelenggaraan Jasa Konstruksi “How to Perform While Transform” di LPKN tahun 2020, Pemberian Kesempatan dengan Perpanjangan Masa Kontrak di LPKN tahun 2020, Strategi BUMN menuju Transformasi Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, Meningkatkan Kualitas Pengadaan melalui Quality Assurance dalam Era Industri 5.0 di LPKN tahun 2020, Pengadaam Mutu Konstruksi di LPKN tahun 2020, Pelaku Pengadaan: Konsep Pengenalan Sederhsns Perpres No.16/2018 bagi PNS di LPKN tahun 2020, Perijinan Terintegrasi (OSS) pada Pengadaan Barang & Jasa di LPKN tahun 2020, Jerat & Celah Hukum Pengadaan dalam Keadaan Darurat di LPKN tahun 2020, Pembekalan Teknis untuk Pejabat Pengadaan Barja di LPKN tahun 2020, SMK 3 Konstruksi di LPKN-BNSP tahun 2020, di LPKN tahun 2020, NNLP Practitioner di LPKN-Neo NNLP tahun 2020, Master NNLP Practitioner di LPKN-Neo NNLP tahun 2021, Pembekalan Teknis bagi PPK dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan TA 2020 & Kompetensi Pejabat PPK di LPKN tahun 2021, Training of Trainer (TOT) di BNSP tahun 2020, Penerapan Kontrak Kerja Konstruksi di BNSP tahun 2020, Persiapan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa di BNSP tahun 2020, Training of Trainer (TOT) Internasional di IPBKAN tahun 2021, Training of Trainer (TOT) BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, Pengelolaan Lembaga Pelatihan BNSP di LPKNPelatinas tahun 2021, Metodologi Pelatihan Jarak Jauh BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, Certified International Quantitative Research (CIQnR) di Quantum HRM International_KAN tahun 2021, Certified International Qualitative Research (CIQaR) di Quantum HRM International KAN tahun 2021.

Karya yang berupa buku adalah sebagai berikut : Buku Ajar Dasar dasar Ilmu Sosial; Buku Ajar Dasar Dasar Ilmu Politik; Buku Ajar Pemerintah Nasional; Buku Ajar Hukum Tata Pemerintahan Versi Kedua; Buku Ajar Antikorupsi; Buku Ajar Master Pendidikan Kewarganegaraan; Buku Ajar Politik Pertahanan dan Keamanan; Buku Ajar Politik Hukum Indonesia; Buku Ajar Hukum Tata Pemerintahan; Buku Ajar Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah; Buku Ajar Good Governance; Buku Aja Etika Politik Pemerintahan; Buku Ajar Ekonomi Politik; Buku Ajar E Government; Buku Ajar Sistem Sosial Politik Indonesia; Buku Ajar Sektor Pelayanan Publik di Indonesia; Buku Ajar Konstitusi dan Kelembagaan; Buku Ajar Kebijakan Sektor Publik; Buku Ajar Manajemen Konflik; Buku Ajar Negosiasi Politik di Indonesia; Buku Ajar Media dan Demokrasi di Indonesia; Buku Ajar Pendidikan Pancasila; Buku Ajar Pendidikan Kewarganegaraan; Buku Ajar Hukum Administrasi Negara; Buku Ajar Komunikasi Pemerintahan di Indonesia; Buku Ajar Pendidikan Anti Korupsi Bagi Aparatur Desa Indonesia; Implementation Of Good Corporate Governance To Secure Assets n State Owned Palm Oil Plantation Companies And Privately Owned Companies In Indonesia; Buku Kinerja Kejaksaan Agung Kolaboras Penegak Hukum Dalam Memperbaiki Wajah Pemberantasan Korupsi Di Indonesia; E Commerce Datang Warung Tradisional Hilang; Mengukur Peta Pertarungan Kekuatan Politik Di Pulau Jawa Netralitas Apartur Negara Pada Pilpres 2024 Ketimpangan Ekonomi Jawa Barat Dibawah Kepemimpinan Ridwan Kamil; Perang Israel Palestina Peran Serta Indonesia Dalam Mewujudkan Kemerdekaan Palestina Kontribusi Bantuan Kemanusian Muhammadiyah Aksi Bela Palestina Public Figure Internasional and Nasional; Pembangunan Proyek Food Estate Pemenuhan Kebutuhan Pangan Indonesia Antara Untung and Rugi; Menanti Dasyatnya Bunyi Ketukan Palu Majelis Kehormatan_Mahkamah Konstitusi Dalam Membatalkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 PUU XXI 2023 Soal Syarat Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2024; Penerapan Good Corporate Governance Untuk Pengamanan Aset Pada Perusahaan Kebun Sawit Di Perusahaan Milik Negara Bumn Perusahaan Swasta Di Indonesia; Pengakuan Negara Terhadap Kedudukan Hukum Adat dałam UUD 1945; Sekilas Info Indonesia Berduka Akibat Ulah Firli Bahur Panglima Perang KPK Di Indonesia Sengkarut Di Pusaran Internal Dijerat Pasal Dugaan Pemerasan Terhadap Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo; Waspada Jebakan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tiga Periode; Kupas Tuntas Pro Kontra Keputusan Pengadilan Jakarta Pusat Terkait Penudaan Pemilu 2024 Meraung Penundaan Pemilihan Presiden Tahun 2024 Tetap Dilaksanakan Berdasarkan Konstitusi Indonesia; Terwujudnya Indonesia Menuju Negara Maritim Dunia Yang Tangguh; Seputar Lintas Kejahatan Realita Antara and Kamuflase Pidana Berdasarkan Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik; Polri di bawah Kementerian dalam Negeri antara Politik atau Pelemahan Institusi; Perencanaan Strategik dalam Menyiapkan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Daerah yang Profesional dalam Mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Era Digital 40; Peranan dan Upaya Upaya Badan Narkotika Nasional BNN dalam Pemberantasan Pencegahan Kejahatan Narkotika di Indonesia; Peran Fungsi Kedudukan Kepolisian dalam pemerintahan penegakan hukum dan koloborasi pemberantasan Korupsi di Indonesia; Risk Manajemen Good Corporate Governance Pengamanan terhadap pencurian TBS di Perkebunan berdasarkan UU Perkebunan No 39 Tahun 2014; Peranan dan Upaya Upaya Badan Narkotika Nasional BNN dalam Pemberantasan Pencegahan Kejahatan Narkotika di Indonesia; Peran Fungsi Kedudukan Kepolisian dalam pemerintahan penegakan hukum dan koloborasi pemberantasan Korupsi di Indonesia; Pengaruh Kepemimpinan Profesionalisme Dan Komitmen Anggota Polri Terhadap Kinerja Divisi Propam Polri; Pengaruh Implementasi Manajemen Pemerintahan Terhadap Kinerja Peran dan Fungsi Camat di Indonesia; Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemda terhadap perkawinan antar warga Di Dalam Pembangunan Perekonomian Sosial Budaya Di Kabupaten Indramayu; Pengantar Tata Hukum Pemerintahan and Dasar dasar Tata Negara di Indonesia; Penerapan Good Corporate Governanance GCG Untuk Pengamanan Aset Perusahaan; Pembangunan transportasi tol laut dalam mewujudkan Indonesia yang makmur menuju poros maritim dunia; Perkawinan campuran dan Kesejahteraan di Kabupaten Indramayu Jawa Barat; Membangun kualitas pelayanan administrasi pertanahan studi pelayanan administrasi pertanahan di Kecamatan Anjatan Indramayu; Lintasan Pandangan Mata Yang Remang-Remang Tentang Dilema Indonesia Lumbung Sawit Dunia; Legalitas Perkawinan Antar Warga Negara Di Kecamatan Anjatan Indramayu; Ketegasan Polri and Penegakan Hukum dalam Membuka Tabir Hitam Kekejaman Ferdy Sambo; Kereta Api Trans Sulawesi antara Pengguna Transportasi and Ekonomi Masyarakat; Implementasi Analisis Perumusan Kebijakan Publik Kunci Utama Terselenggaranya Kesejahteraan Di Indonesia; Implementasi KSOP sebagai Kepala Pemerintahan di Laut; Hukuman Mati Bagi Koruptor Penghisap Bantuan Sosial Untuk Rakyat Miskin Dimasa Covid 19; Gagasan Perubahan Perizinan Transportasi Laut; Dasyatnya Money Politik Pilkades Pilwu di Indramayu; inggris pusat aktivitas judi online terbesar di dunia versus Indonesia terpapar; penerapan e government eoffice sistem perencanaan pembangunan di daerah; Sumbangsih Smart E Government Artificial Intelligence Di Indonesia; RUU TNI Anak Kandung Rakyat Rakhmat Bagi Indonesa Solus Populis Suprema Lex Esto; RUU Polri Rakhmat Bagi Indonesa Solus Populis Suprema Lex Esto; Revisi Undang Undang Tni Polri Vs Penempatan Jabatan Sipil Di Indonesia; Sekilas Pandangan Lahirnya Palmco Sebagai Produsen Terbesar Kelapa Sawit Dunia; Menyongsong Kota Metropolitan: Teori dan Praktik Pengembangan Kawasan dan Pertumbuhan Ekonomi; Tendensi Politik Regional 2024: Money Politics, Police Power Politics, and Local Democracy; Revisi Undang-Undang TNI Polri VS Penempatan Jabatan Sipil di Indonesia; Sekilas Pandangan Lahirnya PalmCo sebagai Produsen Terbesar Kelapa Sawit Dunia; Kupas Tuntas Parliamentary & Presidential Threshold Di Indonesia: Antara Perspektif Positif & Negatif; Dampak Presidential Threshold, Problematika & Solusinya dalam Pemilu; di Indonesia; Pensertifikatan Tanah di Indonesia di antara Kendala dan Problematika : Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap; Ambang Batas Parlemen dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019-2024 versus Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 60/PUU-XXII/2024; Presidential Threshold di Indonesia : Antara Positif, Negatif & Solutif; Parlementary Threshold di Indonesia antara Positif & Negatif; Pemagaran Laut Tangerang, Kedaulatan Negara Versus Potensi Laut & Sejarah Maritim Indonesia; Tragedi & Dampak Kerugaian Kebakaran di Los Angeles Amerika Serikat; Bulan Ramadhan antara Libur Sekolah & Sejarahnya di Indonesia; Ketokan Palu MK Mengubah Jalan Presidential Threshold di Indonesia; Program Makan Bergizi Gratis, Presiden Prabowo Subianto Menuju Indonesia Emas 2045; Presiden Prabowo Jabatan & Kekuasaan Milik Rakyat Berantas Korupsi Hingga ke Akar-Akarnya; Kewenangan Kejaksaan Superbody, Membunuh Kewenangan Polri-KPK; Program Pendidikan Deep Learning, Penerapan Artificial Intelligence di Indonesia; Sekilas Program Astacita Prabowo di Sektor Pertanian; Gebrakan Sang Jenderal Genius Prabowo di Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Pertahanan; Danantara-Indonesia Ku Siap Bergerak Menuju Kesejahteraan & Keadilan Ekonomi Rakyat Indonesia; Berkolaborasilah APH dalam Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Astacita; Menyongsong Kota Metropolitan, Teori dan Praktik Pengembangan Kawasan dan Pertumbuhan Ekonomi; Nilai Stategis Indramayu di Antara Pengembangan Kawasan Rebana; Diamputasinya Kewenangan Polri Dalam Penyidikan, Ditangan Kejaksaan Sebagai Dominus Litis; Kenaikan Pajak PPN 12% Dampak & Kemakmuran, Keadilan Rakyat Indonesia; Manfaat Asuransi Syariah & Perkembangannya di Indonesia; Program Makan Bergizi Gratis Presiden Prabowo Subianto Menuju Indonesia Emas 2045; Investasi Emas dalam Islam & Prediksi Jayanya Emas di Tahun 2025; Kemilau Harga Emas Terkini di Indonesia & Dunia; Ketukan Palu Hakim antara Keadilan & Godaan Kebutuhan Hidup; Manfaat Asuransi Syariah & Perkembangannya di Indonesia; Membedah Perjuangan KartiniKartini Muslim Indonesia, Dunia, Dan Peranannya; Pemagaran Laut Tangerang, Kedaulatan Negara Versus Potensi Laut & Sejarah Maritim Indonesia; Peralihan Hak Guna Usaha, Hak Adat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996; Pinjaman Online; Lintah Darat Moderen di Era Artificial Intelligence; Sekilas Tindak Pidana Korupsi Kredit Macet Perbankan dan Dampaknya bagi Perekonomian di Indonesia (Editor); Seni & Sejarah Mudik Lebaran di Indonesia; Sentuhan Lembut Prabowo Subianto Meluluhkan Dasyatnya Palu Godam Tarif Donald Trump; UU TNI Rahmat & Barokah bagi NKRI; Gebrakan sang Jendral Genius Prabowo Disektor Pendidikan, Kesehatan dan Pertahanan; Program Pendidikan Deep Learning, Penerapan Artificial Intelligence di Indonesia; Penyelesaian Sengketa secara Mediasi terhadap Kredit Macet melalui Proses Eksekusi; Hak; Tanggungan atas Tanah dalam Sistem Peradilan Perdata. (Editor); Peralihan Hak Guna Usaha, Hak Adat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang PokokPokok Agraria (Editor); Sekolah Rakyat Gratis,Program Astacita Sang General Prabowo Menuju Indonesia Emas 2045; Dampak Perang Tarif As-Tiongkok Terhadap Indonesia, Jurus Nan Sakti-Solutif Sang General Genius Prabowo Dalam Menghadapi Tarif Trump”; Keputusan MK Nomor 3/PUU-XXIII/2025, Implementasi Astacita cita Presien Prabowo; Keputusan Mk Nomor: 3/PUUXXIII/2025 Tentang SD-SMP Negeri Dan Swasta Gratis Sesuai Dengan Astacita Prabowo; Astacita Presiden Prabowo Meningkatkan SDM Solusi Untuk Menghadapi Tingginya Biaya Kuliah Diperguruan Tinggi Menuju Indonesia Emas 2045; TNI Anak Kandung Rakyat, Menjaga Keamanan Kejaksaan Solus Populus Supreme Lex Asto & Astacita Prabowo; Outsourcing Dalam Perspektif Pancasila, & Uu Cipta Kerja, Solusi Terbaik Jangan Dibubarkan Demi Anak Bangsa; WASPADA Pidana TIPIKOR bagi Penyalahgunaan Penggunaan Dana BOS di Lingkungan Sekolah; Pemblokiran Rekening Dorman oleh PPATK: Jurus Antisipasi Memotong Rantai Mengakarnya Judol di Indonesia; Pengeluaran Subsidi BBM dan Listrik Melambung, Membenani APBN Indonesia Versus Pengembangan Energi Terbarukan; Pengeluaran Subsidi BBM Dan Listrik Melambung, Membenani Apbn Indonesia Versus Pengembangan Energi Terbarukan; Himpitan Ekonomi Dimasa Pandemi, Penyebab Meningkatnya Pekerja Anak sebagai Permasalahan Global Berdampak pada Lost Learning Pendidikan Mengancam Indonesia Emas 2045; Konservasi Proyek Energi Terbarukan Panas Bumi yang Belum Tergarap Menuju Pemulihan Ekonomi Indonesia; Perang Thailand- Kamboja, Perananan Asean dan Indonesia Versus Menjamurnya Surga Judi dan Ancaman Tarif Trump kepada Thailand-Kamboja; Polemik Keputusan MK Nomor 135/PUUXXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Daerah dan Nasional Versus RUU MK; Buku_Amnesti Hasto, Abolisi Tom Lembong Hak Prerogatif Presiden Sudah Sesuai Kontitusi & Sejarahnya Di Indonesia; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tonggak Awal Penegakan Hukum di Indonesia; Tanah Nganggur Dua Tahun Diambil Negara Bertentangan dengan Konstitusi vs Konglomerat Pemilik Lahan Terbesar, dll.

Untuk berkorespondensi bisa menghubungi nomor kontak +62813 2417 8569 atau email Bintang.lyatiara66@gmail.com/ junaedi@unismuh.ac.id, juga bisa berkunjung di Ilmu Pemerintahan FISIP. Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar.

A. Junaedi Karso, adalah seorang akademisi dan advokat yang lahir di Indramayu, pada 20 September 1975. Pendidikan formalnya S1 FIH Universitas Wirladora Indramayu (lulus tahun 2006), S2 FIP Universitas Pramita Tangerang (lulus tahun 2008), S2 FH Universitas Sumatera Utara Medan (lulus tahun 2020...

Rate this ebook

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.